Mahalnya Pendidikan Gratis

JANJI politik berupa program pendidikan gratis pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang nyatanya sangat ampuh. Di pemilihan gubernur Sulsel 2007 silam, pasangan ini akhirnya ke luar sebagai pemenang berkat program yang disandingkan dengan kesehatan gratis.

Sejak itu, harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan secara gratis namun tetap berkualitas membuncah. Namun, fakta tetap saja kadang berbeda dari kenyataannya. Dan, Fara Dipa Ishak, salah satu anak yang mesti kecewa dengan realita. Ternyata pendidikan gratis itu mahal dalam realita.

Anak pasangan M Ishak Syam dan Yuli itu terlihat murung di salah satu ruangan di kantor balaikota Makassar.  Saat itu, Selasa, 26 Juli ketika Fara bergabung bersama warga lainnya yang melakukan demonstrasi ke balaikota. Anak kelahiran Makassar 28 Juli 1999 itu sedang dilanda bimbang, mungkinkah ia masih mampu melanjutkan pendidikannya. Ia yang hanya anak buruh harian dengan penghasilan tak menentu dan tinggal di bawah kolong rumah yang disewa orang tuanya harus membayar Rp3 juta untuk bisa melanjutkan pendidikan di SMPN 29 Makassar.

"Fara dari SD Monginsidi 2 NEM-nya 8,15 tapi tidak lulus saat tes. Dia mau sekali sekolah, tapi kami dimintaki uang Rp3 juta. Dari mana uang sebanyak itu? Makanya saya mengurus surat keterangan tidak mampu. Tapi ternyata tetap tidak bisa. Saya tidak tahu untuk apa uang itu," ujar Yuli, ibu Fara sambil memangku anaknya.

Tapi pihak sekolah yang dikonfirmasi FAJAR membantah pengakuan Yuli dan warga serta mahasiswa yang mendampinginya mengadu ke balaikota. Pihak sekolah yang beralamat di Jalan A Mappayukki hanya menyebut angka Rp500 ribu.

Yuli sebenarnya ikut tes namun tak lulus di sekolah ini. Tapi belakangan terbongkar informasi bahwa masih ada jatah 16 siswa baru di sekolah itu. Awalnya sekolah hanya mengumumkan menerima 224 siswa baru. Belakangan diketahui jika kuota SMP ini 240. Ini diakui pihak sekolah ke FAJAR.

Di dunia pendidikan sendiri jalur masuk untuk 16 siswa ini kerap disebut "lewat jendela" atau jalur tak resmi. Ke 16 siswa dimasukkan melalui kebijakan kepala sekolah. Yang sangat disayangkan kemudian sebab untuk mengisi kursi ini diduga ada permainan uang. Seperti dibeber Yuli, per orang minimal Rp3 juta.

Rabu, 27 Juli, FAJAR mendatangi langsung sekolah yang dipimpin oleh Mirna Kalapati sebagai kepala sekolah.  Sayangnya, kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Ia menghadiri pertemuan kepala-kepala sekolah di Kabupaten Bone.

FAJAR diarahkan ke Humas SMP 29 Makassar, Rihul Janna. Di ruangan OSIS Rihul pun menjelaskan duduk permasalahan yang menimpa sekolah serta tudingan permainan uang.

Rihul memulai penjelasannya dengan mengatakan bahwa memang betul ada pembayaran yang dikenakan bagi setiap siswa yang masuk melalui jalur tak resmi (letjen) yakni sebesar Rp500 ribu. Uang tersebut menurut Rihul adalah untuk pembelian baju seragam berupa, sepasang baju putih biru, baju olahraga, baju batik, topi dan aksesoris lainnya. Tujuannya menyeragamkan pakaian siswa dan membantu orang tua memperoleh pakaian-pakaian tersebut.

"Yang diberitakan Rp3 juta itu tidak benar, sebab hanya Rp500 ribu. Dan itupun tidak kami paksakan. Kalau sekiranya para orang tua tidak mampu, bisa mencicil pembayarannya , atau bahkan membelinya sendiri-sendiri di toko pakaian seragam," ungkap Rihul.

Soal 16 kursi yang belakangan ribut, Rihul mengatakan itu kebijakan sekolah. Kepala sekolah mengambil keputusan menambah 16 siswa lagi setelah melihat bahwa setiap kelas masih bisa dimaksimalkan. Itu juga agar siswa yang ingin bersekolah bisa diakomodasi.

"Memang pada awalnya kami mengumumkan 224 siswa. Tetapi ternyata, melihat jumlah bangku yang ada, sekolah ini masih bisa menampung hingga 16 siswa lagi sehingga menjadi 240 siswa. Makanya kami mengambil kebijakan itu," terang perempuan paruh baya ini.

Untuk kasus Fara, wanita ini juga berusaha meluruskan. "Untuk kasus Fara terus terang tidak demikian adanya. Fara sebenarnya telah kami terima. Kami memang meminta uang sebesar Rp500 ribu seperti ketentuan, tetapi karena orang tuanya mengaku tak mampu, maka kami menggratiskan Fara dengan syarat ia harus menunjukkan bukti surat keterangan miskin dari Camat," tambah Rihul.

Nah, surat keterangan miskin inilah yang mengawali polemik. Sebab bukannya surat keterangan miskin dari Camat yang datang tetapi seorang pria bernama Herman Hafid yang mengaku sebagai keluarga Fara.

"Tidak jelas apa motif pak Herman. Yang jelas, Fara itu telah kami terima. Kami hanya meminta surat keterangan miskin dari camat. Tetapi Herman hanya membawa surat keterangan miskin dari RT. Makanya kami tolak dan memberi kebijaksanaan untuk segera menggantinya. Tetapi kenyataanya Fara tidak pernah datang lagi, dan kami dituduh menyelewengkan dana," urai Rihul Kesal.

Hingga saat ini pihak sekolah mengaku masih menunggu Fara untuk bersekolah di tempat itu. Pihak sekolah juga tidak akan membebankan pembayaran kepada Fara jika mampu membawa bukti surat keterangan miskijn dari camat.

"Surat keterangan miskin sebenarnya hanya sebagai persyaratan administratif. Gunanya, agar jika ada bantuan Jaringan Pengaman Sosial dari pemerintah, pihak sekolah mudah menunjukkan bukti tersebut dan anak yang kurang mampu dapat kembali mendapat bantuan. setiap tahunnya kami selalu mendapat JPS dari pemerintah, tidak banyak, hanya sekira 30 hinga 50 anak. Tapi kan lumayan,"  tandasnya.

Tapi Herman dan Yuli berkata sebaliknya. Mereka menegaskan memang telah dimintai uang masuk Rp3 juta. "Kalau saya dicap calo, mana buktinya. Jelas-jelas ini keluarga miskin yang tak mampu membayar yang ingin saya bantu. Bagaimana ia membayar saya kalau tinggalnya saja di kolong rumah dan kerja suaminya hanya buruh," tegas Herman di sekretariat GPK di Veteran.

Sebenarnya kasus Fara ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang menjadi bukti mahalnya pendidikan gratis.

Misalnya di beberapa sekolah terjadi jual beli pakaian hingga baju koko. Harganya mencekik. Jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Tak hanya seragam sekolah, siswa dan orang tuanya juga dipusingkan dengan buku. Selain harganya mahal, buku paket juga terus berubah setiap tahunnya sehingga siswa baru tidak bisa meminjam milik kakak kelasnya. Meski pihak sekolah menegaskan tidak ada paksaan, tapi fakta di lapangan anak-anak dikondisikan untuk membeli. Sebab anak yang tidak memiliki buku paket akan ketinggalan lantaran tugas dari guru ada di buku dan guru tidak lagi menyalinnya di papan.

Khusus buka cetak, FAJAR sempat ke sejumalh tokoh buku untuk membandingkan harga buku yang dijual pihak sekolah dengan di toko buku. Misalnya buku Penjas cetakan atau produksi Grafindo yang digunakan siswa kelas III di SMAN 21 harganya di toko buku Dunia Ilmu hanya Rp40 ribu. Sementara di sekolah dijual Rp63 ribu. Itu sesuai informasi orang tua siswa.

Yang membuat pendidikan makin mahal adalah munculnya istilah bantuan dana pembangunan. Setiap tahun siswa dibebankan bantuan pembangunan. Kisaran angkanya Rp1 juta hingga Rp7 juta.

Di SMAN 7 dana pembangunan ini dipersoalkan. "Apakah pembangunan sekolah memang sudah tidak ditanggung pemerintah lagi sehingga dibebankan ke siswa. Kelihatannya komite sekolah sudah jadi alat memeras. Masa siswa baru harus bayar Rp3,7 juta," keluh orang tua siswa berinisial AL ke FAJAR.

Tapi pihak sekolah tak mau disalahkan. "Ada kesepakatan orang tua jadi tidak benar kalau dikatakan dipaksa," bantah Wakasek Urusan Humas SMAN 7, Irwan Amin.

Kadis Pendidikan Makassar, Mahmud BM mengatakan, persoalan bantuan dana pembangunan sifatnya bukan paksaan. Demikian pula dengan pembelian buku yang disiapkan sekolah.

Banyaknya persoalan di dunia pendidikan juga sudah disikapi dewan. Anggota Komisi B, Shinta Mashita Molina mengatakan mereka sudah memanggil kepala sekolah yang ada laporannya masuk ke DPRD. "Katanya itu sudah hasil rapat komite dan tidak ada pemaksaan. Makanya kita berharap kalau ada rapat komite orang tua datang dan bicara.

Jangan belakangan tidak setuju dan merasa dipaksakan. Kalau sudah ada keputusan tidak mungkin berubah," kata Shinta. (tim)