Diterpa Isu Kudeta, Kubu SBY Overheated

Aliansi Rakyat

Minggu, 4 Mar 2012 08:51 WIB
Diterpa Isu Kudeta, Kubu SBY Overheated !
JAKARTA, RIMANEWS - Merasa gerah dan galau, digerus derasnya gelombang korupsi yang menimpa Partai Demokrat, tiba-tiba pemerintah dan elit partai berlambang Mercy ini malah menggelindingkan isu adanya rencana penggulingan Presiden SBY -- yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat. Menurut informasi yang diterima pemerintah, aksi akan digelar 1 April nanti kala dilakukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berbagai pihak pun menilai kecurigaan kudeta itu lebay ( berlebihan ). Bahkan dengan mengungkapkan itu pemerintah SBY dan gerbongnya tampak pengecut sekaligus paranoid ( penyakit mental di mana seseorang meyakini orang lain ingin membahayakan dirinya ).

" Itu terlalu berlebihan saya kira," ujarnya Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, seperti yang dikutip Tempo, Minggu (4/3).

Adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Ramadhan Pohan yang mengeluarkan pernyataan bila pemerintah mengendus mulai adanya gerakan-gerakan tersebut.

" Sudah, mencium. Masak saya umbar sih," kata Djoko, Sabtu (3/3). Sekadar diketahui, Djoko adalah orang dekat SBY bahkan namanya digadang-gadang menduduki posisi Ketua Umum Demokrat bila Anas Urbaningrum terbukti terlibat korupsi Wisma Atlet maupun Hambalang.

Namun, Djoko menyambung, karena sebelumnya juga ada suara-suara yang ingin menurunkan pemerintahan SBY-Boediono. "Kemarin-kemarin ada tidak? Apakah itu relevan?" tanya Djoko.

Dia menjelaskan, secara ekonomi, pemerintah harus menaikkan harga BBM. Dan wajar di dalam negara demokrasi kalau ada kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, atau parlemen yang tidak setuju. "Dibolehkan unjuk rasa. Catatannya penuhi aturan yang ada, beri tahu polisi, tidak boleh merusak, mengganggu ketertiban," kata mantan Panglima TNI ini.

Apalagi, kata Djoko, pemerintah juga sedang melakukan pengkajian matang agar dampak kenaikan tidak dirasakan terlalu banyak kalangan-kalangan rakyat miskin. "Sudah ada skema kompensasi bagaimana, siswa yang nanti berdampak ada tambahan, bantuan sementara langsung, banyak nanti," katanya.

Djoko menambahkan, Presiden juga sudah menginstruksikan BUMN dan kepala daerah untuk menggelar pasar-pasar murah. "Itu yang fokus yang harus kita kerjakan, sehingga dampak kenaikan tidak begitu terasa berat bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Ramadhan Pohan menuduh Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura ) Wiranto menyusun rencana penggulingan SBY. Indikatornya dicium Ramadhan Pohan dari gelagat M Nazaruddin--tersangka suap Wisma Atlet--yang terus menyerang dan menyeret petinggi-petinggi Demokrat. "Harus dicurigai siapa orang-orang di sekitar Nazar, karena dulu Nazar itu tertutup sama media kok sekarang tiba-tiba ngomong terus di media," jelasnya kala itu. "Elza Syarif (pengacara Nazar,Red) itu orang Hanura, kemungkinan besar ada kepentingan politik, karena mungkin Wiranto masih sakit hati karena kalah dua kali dengan SBY," tegasnya.

Hasanuddin juga mengatakan mendengar dan membaca di berbagai media soal gerakan demonstrasi yang akan terjadi jika BBM naik, namun hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. "Saya baca BEM Seluruh Indonesia mengancam kalau BBM naik, SBY turun. Mereka ini sporadis dan tidak memiliki kekuatan yang sebesar itu kok," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Karena itu, TB Hasanuddin mengatakan, gerakan ini tak akan bisa menurunkan SBY dalam waktu dekat. "Kalau keberadaan mereka memang harus diakui ada, tapi kalau apakah mereka akan bisa menjatuhkan SBY saya kira dalam waktu dekat tidak," ujarnya.

Ketum Hanura, Wiranto sendiri mengatakan isu penggulingan SBY adalah bentuk kepanikan.“Justru saya kasihan sebagai aktivis partai, kenapa Ramadhan Pohan mengeluarkan tuduhan itu. Tuduhan itu kan harus dipertanggung jawabkan, sehingga menambah problema yang kini sedang dialami partainya. Tapi saya belum berniat melaporkan, kasihan partainya sedang banyak masalah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hayono Isman menganggap aksi demonstrasi yang menyuarakan penurunan SBY sudah biasa. "Saya kira itu hanya ekspresi biasa saja. Dalam demokrasi yang seperti ini biasa," ujarnya.

Bahkan, ia mengaku kerap menerima pesan singkat yang menyatakan SBY harus segera mundur. Namun, kenyataannya hingga hari ini SBY berkuasa. "Sejak 2009 saya terima pesan bahwa SBY harus turun 2010. Tahun 2010 saya terima pesan SBY harus turun 2011, 2011 juga begitu, dan ini 2012 saya juga mendapat pesan kalau SBY harus turun sebelum 2014. Saya kira itu biasa saja," kata Hayono.

Setgab Wait and See

Terkait kenaikan harga BBM, dari segi politis, sejumlah partai penyokong pemerintah menyatakan Presiden SBY belum melobi partai untuk memuluskan kebijakan yang ditargetkan berlaku 1 April 2012 nanti.

Tiga anggota koalisi partai pro-pemerintah, yakni Partai Persatuan Pembangun (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Golongan Karya (Golkar) pun meminta SBY segera menggelar pertemuan dengan partai anggota koalisi untuk membahas rencana kenaikan itu berikut dampaknya di masyarakat.

”Karena partai politiklah yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muhamad Arwani Thomafi.

Menurut Arwani, belum ada rencana pembahasan di Sekretariat Gabungan Partai-Koalisi, yang diketuai SBY. Enam partai anggota koalisi itu adalah Partai Demokrat, Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, PKS, serta Partai Amanat Nasional.

Sekretaris Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hakim, mengatakan partainya menolak kenaikan harga BBM. Tapi seharusnya SBY segera mengagendakan pertemuan dengan para petinggi partai koalisi. Apalagi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto beberapa hari lalu, mencium gelagat penggulingan Presiden yono lewat isu kenaikan harga BBM. "Dalam kontrak politik koalisi juga dinyatakan, kebijakan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat harus dibicarakan dalam Sekretariat Gabungan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad mengatakan pembahasan di Sekretariat Gabungan baru akan dilakukan Minggu hari ini, 4 Maret 2012. "Golkar diwakili oleh Ketua Umum Pak Aburizal Bakrie,” ujarnya.

Menurut dia, partai-partai anggota koalisi belum satu suara mengenai rencana penerapan kebijakan itu. Golkar juga belum memutuskan sikap. " Yang penting, jangan terlalu membuat rakyat susah," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

( mr. heal / Tmp / Sp )