Berantas Joki UAN

Di Balik Kebakaran Pasar Sentral

HL | 01 July 2011 | 14:56194 3  1 dari 1 Kompasianer menilai aktual

---

Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)

Kita sedikit prihatin mendengar peristiwa terbakarnya pasar sentral Makassar (Makassar MallI) kemarin, Selasa(27/06) dini hari, sekitar pukul 00.15 Wita. Peristiwa kebakaran pasar telah menjadi fenomena umum di negara ini. Hampir seluruh kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar, area pasar yang menjadi aktivitas ekonomi rakyat mengalami kebakaran. Fenomena ini patut dicurigai sebagai unsur kesengajaan. Sebab, dari rentetan kronologis kejadian kebakaran menandakan ada upaya pembakaran oleh oknum tertentu. Apalagi dalam kasus kebakaran pasar sentral Makassar terjadi di empat titik serentak. Penyebabnya cukup janggal. Alasan yang mengemuka adalah adanya arus pendek yang memicu si jago merah melahab habis bangunan dan isi-isi pasar.

Ads  

Tanpa harus menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian, dipastikan ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan peristiwa kebakaran tersebut. Meskipun sebenarnya upaya membuktikan dugaan pembakaran bangunan pasar itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi jawaban atas oknum di balik peristiwa itu sudah diperkirakan pasti pihak yang berkepentingan terhadap bangunan dan lokasi pasar tersebut.
Lalu siapa di balik peristiwa itu? Diduga otak di belakang pembakaran pasar tersebut adalah oknum pengusaha atau pemodal tertentu. Pemodal tersebut sangat berkepentingan atas pembakaran gedung dan area pasar itu. Tipologi pengusaha seperti ini biasanya pemodal yang berwajah mafia. Jenis pengusaha ini kerapkali mengambil untung besar dari praktik-praktik non-etis alias bermodus mafia. Oknum pengusaha ini biasa menyewa orang tertentu untuk melakasanakan tujuannya demi memperoleh profit dari rencana dan aksi busuknya. Jumlah pengusaha mafia tak terhitung. Mereka banyak berkeliaran di bumi Indonesia. Mereka leluasa menjalankan usaha mafianya di negara ini karena mudah menyuap pejabat dan pemerintah. Hukum pun tidak mampu menjeratnya. Mentalitas busuk pengusaha akhirnya tumbuh subur. Tak terkecuali di Makassar, dan seluruh kota-kota besar nusantara, ditumbuhi pengusaha-pengusaha mafia baik yang bergerak di bidang pertambangan, infrastruktur maupun properti.
Praktik pembusukan pengusaha telah menjadi akar masalah yang menyebabkan kebangrutan bangsa. Para pengusaha hitam berafiliasi dengan teknokrat dan pemerintah setempat untuk meraup untung besar dari usahnya. Tak heran, akibat perbuatan mereka kepentingan rakyat dikorbankan. Rakyat tergusur dan termarginalkan karena praktek bisnis pengusaha yang berkembang di perkotaan. Lihat saja, peristiwa-peristiwa penggusuran di negari ini banyak dilatarbelakangi kepentingan pemodal untuk menanamkan investasinya di wilayah tertentu.
Pemerintah biasa beralibi penggusuran pedagang kaki lima dilakukan untuk menata kota dan melakukan pembangunan. Padahal, alasan itu tidak lebih dari kepentingan ekonomi politik pemodal dan pemerintah. Pemerintah kerap mencari alasan rasional untuk membodohi rakyat bahwa apa yang dilakukan demi kepentingan publik dan pembangunan. Namun bagi orang yang kritis mengamati tindakan itu, alasan-alasan yang diajukan tidak diterima karena sangat tendensius serta berpihak pada kaum yang bermodal.
Inilah persoalan dasar bangsa. Pemerintah selalu hanya berkerja dan melayani kepentingan kaum pemodal. Rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan tertinggi atas negara ini diabaikan kepentingannya dalam pelayanan publik. Selama ini prioritas utama pemerintah termasuk di Makassar adalah pengusaha. Karena menganggap hanya pengusaha yang bisa mendorong pembangunan daerah dan bangsa.
Masalah utamanya bukan pada penolakan keterlibatan pengusaha dalam proses pembangunan. Tetapi bagaimana keterlibatan pengusaha dalam pembangunan tidak merugikan kepentingan rakyat di saat sekarang dan akan datang.
Aktivitas ekonomi rakyat seperti pasar sentral Makassar adalah contoh bagaimana perekonomian rakyat dikorbankan demi kepentingan pemodal dan pemerintah sendiri. Relokasi pasar akhirnya tinggal menunggu waktu. Para pedagang yang berada di pasar sentral Makassar harus siap-siap bergeser. Setelah para pedagang menengah kecil tersebut dipindahkan, pengusaha dengan modal triliunan mengambil alih untuk menanam investasi di dalamnya untuk keperluan bisnis. Dari usaha ini, pemerintah setempat bisa memetik keuntungan besar, apakah dalam bentuk pajak properti atau usaha. Lebih dari itu pemerintah biasanya mendapat pembayaran tertentu dari usaha kerjasama tersebut. Tak ayal, modus-modus seperti ini kerap menimbulkan praktik suap menyuap.
Yang amat menyakitkan biasa penggunaan pajak-pajak bisnis dan properti tersebut tidak transparan. Kita jadi pesimis, gayus-gayus berwajah lain bermain dalam manajemen keuangan pajak. Upaya penggelapan keuangan negara dimungkinkan terjadi dari modus seperti ini.
Pilih calon pemimpin yang pro rakyat
Banyaknya para pemimpin bangsa yang melakukan afiliasi gelap dengan oknum pengusaha mesti menjadi pelajaran bagi rakyat yang akan kembali memilih calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan pengusaha tidak usah dipilih kembali dalam pemilukada atau pilpres kedepan. Yang dilayani dan diurus di negara ini bukan pengusaha saja, tetapi rakyat pada umumnya. Pengusaha hanya bagian terkecil dari penduduk negara. Mandat terbesar yang harus dipenuhi adalah kepentingan rakyat yang rata-rata masih hidup sudah dan kekurangan. Lagipula, para pengusaha sesungguhnya sudah kaya raya dengan bisnisnya, jadi pemerintah tidak perlu terlalu memberi kemudahan dan keringanan besar pada mereka dalam urusan bisnis apalagi mau disuap.
Rakyat sudah saatnnya menghukum para pemimpin bangsa yang tidak mengutamakan kepentingan mereka daripada pengusaha dengan tidak memilihnya kembali pada periode kedua. Rakyat sudah saatnya memilih calon pemimpin alternatif yang bukan incumbent atau punya kedekatan dan kepentingan bisnis dengan pengusaha. Rakyat sudah waktunya memilih kandidat-kandidat pemimpin dari akademisi, aktivis serta praktisi yang kerap bersuara dan bekerja untuk rakyat. Rakyat sudah saatnya mengamati dan meneliti perjalanan karier setiap calon pemimpin yang maju dalam persaingan pemilukada atau pilpres. Cara seperti ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang sama saat pemilihan. Rakyat juga diharapkan tidak mudah disuap dengan uang sejumlah 100 ribuan pada saat pemilu.
Rakyat pada intinya harus secara cerdas menentukan calon pemimpinnya. Sebab sumber persoalan bangsa sesungguhnya berawal dari praktek pemilihan pemimpin yang tidak sesuai prosedur. Sehingga kualitas demokrasi dirasakan tidak berarti apa-apa bagi kepemimpinan bangsa. Para pemimpin yang terpilih dari hasil pemilihan langsung selama ini cenderung berkualitas rendah. Mereka yang terpilih di pucuk kepemimpinan umumnya hanya bermodalkan duit. Kapasitas dan pengalaman memimpin serta bernegara sangat minim. Tak heran kalau kinerja pemerintahan hari ini jauh dari yang diharapkan rakyat.
Sementara di sisi lain, pemimpin yang memiliki kepemimpinan baik, kapasitas dan pengalaman tidak terpilih. Para pemimpin jenis ini biasanya gagal karena tidak memiliki duit banyak untuk berkampanye atau membagi-bagi duit. Mereka hanya bermodalkan kemampuan dan kepercayaan diri saja. Karena itu, sudah saatnya rakyat kedepan memilih tipe calon pemimpin seperti ini agar upaya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Rakyat sudah waktunya tidak ditipu oleh kampanye pencitraan yang biasa dilakukan kandidat yang bermodalkan duit besar namun minus karakter dan kepemimpinan. Pilihan rakyat dalam pemilu memang sangat menentukan. Karena itu, jangan salah pilih kedepannya.
Hidayat Doe,
Aktif di Organisasi Kemasyarakatan, AMAN Sulsel.