MKPI Kendal galang dana untuk Gaza
IMBAUAN PELAPORAN PENIPUAN
Perpres Khusus AntiKorupsi Bakal Jangkau Daerah
Anis Matta Berbelit Soal Surat Menkeu
Bilal
Sabtu, 8 Desember 2012 14:02:51
(Arrahmah.com) - MKPI (Masyarakat Kendal Peduli Islam) adalah masyarakat Kendal yang terketuk hatinya dan ikut memikirkan kaum muslimin dimanapun berada yang ternoda diennya, aqidahnya dan juga nyawanya.
Firman Alloh Ta'ala :
"Sesungguhnya mukmin itu bersaudara ..." (QS. al-Hujuraat : ayat 10)
Dan Hadist Shohih :
Dan Hadist Shohih :
"Tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri" (Hadis Riwayat al-Bukhari)
MKPI menyelenggarakan pengajian umum dan penggalangan dana, dengan tema "Solidarity For Gaza".
Masyarakat Kendal merasa tergugah dengan adanya tragedi di negara muslim Palestina. Kami selaku masyarakat Kendal juga ikut memikirkan kondisi saudara-saudara kami yang tertindas, yang terdzolimi. Di sana mereka tidak hanya kehilangan harta benda, nyawapun menjadi taruhan dari kebiadaban zionisme Israel.
Berangkat dari situlah. Kami, bagian dari masyarakat Kendal menyelenggarakan pengajian umum dan penggalangan dana dengan tema "Solidarity For Gaza" yang insyaAlloh akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal :
Minggu, 23 Desember 2012
Minggu, 23 Desember 2012
Waktu:
Pukul 08.00 – selesai
Pukul 08.00 – selesai
Tempat:
Pendopo Kabupaten Kendal
Pendopo Kabupaten Kendal
Moderator:
Kholid Winandar, S.Ag (Mantan DAN Menwa IAIN Walisongo Semarang)
Kholid Winandar, S.Ag (Mantan DAN Menwa IAIN Walisongo Semarang)
Pembicara:
1. Dr. Joserizal Jurnalis (Ketua MER-C Indonesia)
2. KH. Abdurrohim (Direktur Radio Dakwah Surakarta)
1. Dr. Joserizal Jurnalis (Ketua MER-C Indonesia)
2. KH. Abdurrohim (Direktur Radio Dakwah Surakarta)
Kami juga mengajak kaum muslimin di Kendal dan sekitarnya, untuk ikut andil membantu dan meringankan beban kaum muslimin yang menjadi korban di Gaza Palestina. Untuk itu, mari hadir dan berikan sedikit rejeki kita. Semoga Alloh Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan rejeki kita sebagai bukti bahwa kita tidak diam melihat kaum muslimin terdzolimi....
Acara ini GRATIS!
Contact person : 0823 23823 440
Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Jerman
BND yang merupakan singkatan dari Bundesnachrichendienst atau Federal Intelligence Service adalah badan intelijen luar negeri Republik Federal Jerman. Saat ini, BND menjadi pemain kunci dalam perekonomian, politik, kelompok pertahanan dan populasi yang semuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup Eropa.Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Cina
Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik), Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer).Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Rusia
Badan Intelijen Rusia yang beroperasi di luar negeri adalah Sluzhba Vneshney Razvedki (SVR).Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Australia
The Australian Secret Intelligence Service (ASIS) adalah badan intelijen milik Pemerintah Australia yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen luar negeri dan melakukan tugas kontra intelijen. Keberadaannya diatur dalam Intelligence Service Act tahun 2001.Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Israel
Mossad merupakan dinas intelijen milik Israel. Pembentukannya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Israel melalui pemberian informasi awal seputar ancaman yang berasal dari Liga Arab secara lebih akurat dan tertata.Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Inggris
Security Service, atau MI5 merupakan salah satu badan intelijen yang khusus menangani permasalahan dalam negeri Inggris. M15 turut memegang peran penting dalam menjaga keamanan dalam dan luar negeri Britania Raya terutama dari aspek Intelijen.Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Asing
Besar kecilnya suatu negara tidak terlepas dari “mata dan telinga” untuk melihat dan mendengarkan segala sesuatu yang tersembunyi, dimana satu negara senantiasa berusaha mencari tahu mengenai keberadaan, posisi dan kondisi negara lain atau pihak-pihak yang memiliki potensi mengancam kepentingan nasionalnya.
Kepala BIN : MoU antara BIN dan Kemenakertrans Untuk Jaga Stabilitas Kebijakan Ekonomi
Jakarta (14/11/2012)- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Marciano Norman, bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, menandatangani Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Intelijen Negara dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pengamanan Program dan Kegiatan Strategis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, di Gedung Kemenakertrans Jalan Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta, Rabu, 14 November 2012.Ka BIN : Waspadai Ancaman Melalui Optimalisasi Fungsi Intelijen yang Terukur
Jakarta (23/10/2012) – Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI Marciano Norman menegaskan, BIN terus mewaspadai perkembangan situasi dunia yang berpotensi menjadi ancaman ketahanan Indonesia. "Aparat Intelijen harus melakukan upaya untuk meminimalisir ancaman dengan terus melaksanakan fungsi intelijen secara terukur," kata Marciano Norman saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat struktural BIN di Kesatrian Soerkarno-Hatta, Jakarta, Selasa.Kepala BIN : Masyarakat Agar Waspada dan Tidak Beri Ruang pada Teroris
Jakarta (22/10/2012) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersatu, serta tidak memberi ruang kepada kelompok teroris untuk selalu mengintimidasi. Demikian disampaikan Kepala BIN dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2012.Ka BIN: Lulusan STIN Diharapkan Kuasai Ilmu Intelijen Secara Paripurna
Bogor (17/10/2012)- Lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) diharapkan bisa menguasai ilmu intelijen secara paripurna dan tidak asing dengan prinsip, doktrin dan metode kerja intelijen. Demikian penekanan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman, pada acara wisuda Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang berlangsung di Gedung Serba Guna STIN, Sentul, Bogor, Rabu, 17 Oktober 2012.BIN Dukung Kepolisian Ungkap Pelaku Penembakan Solo
Jakarta (31/08/2012) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman menyatakan intelijen mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap pelaku kasus-kasus penembakan di Solo, termasuk peristiwa penembakan polisi di Pos Polisi Matahari Singosaren, Solo, Kamis malam (30 Agustus 2012).Kepala BIN : Intelijen Punya Peran Memediasi Penyelesaian Masalah Hukum
Jakarta (2/08/2012) - Sinkronisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 memungkinkan BIN melakukan peran sebagai mediator dalam penyelesaian masalah hukum.Kepala BIN: Intelijen Dituntut Mampu Mengaplikasikan Smart Intelligence
Jakarta (30/7/2012) - Undang-Undang No.17 Th. 2011 telah memberikan kewenangan yang besar kepada penyelenggara intelijen negara. Di dalam wewenang yang besar tersebut terkandung pula kewajiban dan tanggung jawab yang besar.
IMBAUAN PELAPORAN PENIPUAN
Perpres Khusus AntiKorupsi Bakal Jangkau Daerah
Anis Matta Berbelit Soal Surat Menkeu
Ultimatum 11 Agustus 2011: Panas Dingin Partai Golkar-Nasdem
Oleh R Ferdian Andi R | Inilah – 4 jam yang lalu
INILAH.COM, Jakarta - Kamis (11/8/2011) ini menjadi hari yang menentukan bagi sejumlah kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang berkiprah di ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Karena DPP Partai Golkar memberi tenggat waktu memilih.
Melalui surat nomor 2/Golkar/VII/2011, Partai Golkar mengultimatum kadernya yang berkiprah di Ormas Nasdem untuk memilih apakah tetap berkiprah di partai berlambang beringin atau memilih Ormas Nasdem.
Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan (OKK) Ormas Nasdem Ferry Mursyidan Baldan menyatakan merespon ultimatum DPP Partai Golkar, dirinya memilih tetap berada di Partai Golkar dan di Ormas Nasdem. "Menjawab surat nomor 2/Golkar/VII/2011, jika saya dikeluarkan silahkan, namun saya tetap dan tidak mengundurkan diri dari Partai Golkar," kata Ferry sebagaimana ditulis dalam surat terbukanya yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (11/8/2011).
Ferry menilai terjadi kerancuan DPP Partai Golkar atas keberadaan Ormas Nasdem. Karena selama ini tidak pernah ada larangan seseorang untuk menjadi kader partai sekaligus merangkap aktif dalam sebuah ormas. "Kerancuan ini kalau dipaksakan akan memundurkan aturan main tentang tata kehidupan bernegara kita," tambah Ferry.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengaku heran atas pelarangan kader Partai Golkar aktif di orrmas. Apalagi, kata Ferry, pelarangan itu muncul pada Juli 2011. "Sementara ormas Nasdem sudah berdiri sejak 1 Februari 2010. Ini kemudian memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya motivasi larangan itu," katanya keheranan.
Ferry menilai jika surat pelarangan aktif di ormas Nasdem dikarenakan dugaan keterkaitan ormas Nasdem dengan Partai NasDem, merupakan sangkaan yang berlebihan. "Setidaknya DPP Partai Golkar harus bisa membuktikan bahwa kadernya di ormas Nasdem sama dengan pindah ke parpol lain melalui surat tersebut," katanya.
Lebih dari itu, kata Ferry, dugaan tersebut melahirkan ultimatum dengan memberi batas waktu. "Jika itu terkait partai baru, maka pada 11 Agustus tidak ada partai baru," tegasnya.
Terpisah, Ketua DPD Ormas Nasdem DKI Jakarta Jeffrie Geovanie yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menilai jika ultimatum tersebut terkait partai baru, jelas dirinya tidak terlibat di Partai NasDem. "Karena saya masih kader Golkar," kata Jeffrie.
Dia menjelaskan, dirinya di ormas Nasdem semata-mata sebagai pengurus ormas yang tidak ada kaitannya dengan Partai NasDem.
Sementara Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan sejumlah kader Partai Golkar yang berada di ormas Nasdem telah kembali ke Partai Golkar. "Mereka kembali ke 'Tanah Air'," ujar Priyo.
Menurut Priyo, ada kesadaran kolektif dari kader Partai Golkar untuk kembali membesarkan partai. "Ada kesadaran kolektif untuk bergabung ke Golkar sebagai partai besar," kata Priyo yang enggan menyebut siapa saja yang telah menyatakan memilih Partai Golkar daripada ormas Nasdem.
Ultimatum DPP Partai Golkar ini tak ubahnya menjadi pemicu baru ketegangan antarkader di internal. Ultimatum ini bisa saja berdampak konsolidasi kian solid. Namun sebaliknya justru bakal menjadi api dalam sekam. [mdr]
Melalui surat nomor 2/Golkar/VII/2011, Partai Golkar mengultimatum kadernya yang berkiprah di Ormas Nasdem untuk memilih apakah tetap berkiprah di partai berlambang beringin atau memilih Ormas Nasdem.
Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan (OKK) Ormas Nasdem Ferry Mursyidan Baldan menyatakan merespon ultimatum DPP Partai Golkar, dirinya memilih tetap berada di Partai Golkar dan di Ormas Nasdem. "Menjawab surat nomor 2/Golkar/VII/2011, jika saya dikeluarkan silahkan, namun saya tetap dan tidak mengundurkan diri dari Partai Golkar," kata Ferry sebagaimana ditulis dalam surat terbukanya yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (11/8/2011).
Ferry menilai terjadi kerancuan DPP Partai Golkar atas keberadaan Ormas Nasdem. Karena selama ini tidak pernah ada larangan seseorang untuk menjadi kader partai sekaligus merangkap aktif dalam sebuah ormas. "Kerancuan ini kalau dipaksakan akan memundurkan aturan main tentang tata kehidupan bernegara kita," tambah Ferry.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini mengaku heran atas pelarangan kader Partai Golkar aktif di orrmas. Apalagi, kata Ferry, pelarangan itu muncul pada Juli 2011. "Sementara ormas Nasdem sudah berdiri sejak 1 Februari 2010. Ini kemudian memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya motivasi larangan itu," katanya keheranan.
Ferry menilai jika surat pelarangan aktif di ormas Nasdem dikarenakan dugaan keterkaitan ormas Nasdem dengan Partai NasDem, merupakan sangkaan yang berlebihan. "Setidaknya DPP Partai Golkar harus bisa membuktikan bahwa kadernya di ormas Nasdem sama dengan pindah ke parpol lain melalui surat tersebut," katanya.
Lebih dari itu, kata Ferry, dugaan tersebut melahirkan ultimatum dengan memberi batas waktu. "Jika itu terkait partai baru, maka pada 11 Agustus tidak ada partai baru," tegasnya.
Terpisah, Ketua DPD Ormas Nasdem DKI Jakarta Jeffrie Geovanie yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menilai jika ultimatum tersebut terkait partai baru, jelas dirinya tidak terlibat di Partai NasDem. "Karena saya masih kader Golkar," kata Jeffrie.
Dia menjelaskan, dirinya di ormas Nasdem semata-mata sebagai pengurus ormas yang tidak ada kaitannya dengan Partai NasDem.
Sementara Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan sejumlah kader Partai Golkar yang berada di ormas Nasdem telah kembali ke Partai Golkar. "Mereka kembali ke 'Tanah Air'," ujar Priyo.
Menurut Priyo, ada kesadaran kolektif dari kader Partai Golkar untuk kembali membesarkan partai. "Ada kesadaran kolektif untuk bergabung ke Golkar sebagai partai besar," kata Priyo yang enggan menyebut siapa saja yang telah menyatakan memilih Partai Golkar daripada ormas Nasdem.
Ultimatum DPP Partai Golkar ini tak ubahnya menjadi pemicu baru ketegangan antarkader di internal. Ultimatum ini bisa saja berdampak konsolidasi kian solid. Namun sebaliknya justru bakal menjadi api dalam sekam. [mdr]
Penolakan Putusan MK bukan Suara Mutlak Komisi III
Penulis : Torie Natallova
Jumat, 24 Juni 2011 17:25 WIB
JAKARTA--MICOM: Sebagian anggota Komisi III DPR
menganggap putusan MK yang memutuskan delapan nama
calon yang akan diserahkan ke Komisi III untuk memilih pimpinan
KPK melanggar UU KPK. Namun, penilaian mereka dipandang bukan
keputusan mutlak Komisi Hukum DPR tersebut.
Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW meminta Komisi III DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri
Dyansah mengatakan sikap yang dikeluarkan Komisi III
merupakan sikap segelintir anggota Komisi III bukan
keputusan mutlak komisi hukum DPR tersebut.
"Kami mengingatkan sekali lagi kepada anggota Komisi III
agar patuh terhadap hukum, patuh keputusan pengadilan.
Apalagi, Komisi III adalah komisi hukum, ya seharusnya
mengertilah, tidak mencari-cari alasan yang jauh dari
hukum," kata Febri, usai acara diskusi di gedung DPD,
Jumat, (24/6).
Salah satu anggota Komisi III yang menolak putusan MK
tersebut adalah Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang
kebetulan berasal dari Partai Demokrat. Berkaitan dengan
Demokrat, Febri meminta partai untuk menegur kadernya
yang melanggar putusan pengadilan.
"Kami tagih sikap Demokrat dan komitmen Demokrat.
Tegur dong anggota-anggotanya yang pernyataannya
kontroversial dan melanggar putusan pengadilan dan
melanggar UU KPK," tandasnya.
(*/OL-11)
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri
Dyansah mengatakan sikap yang dikeluarkan Komisi III
merupakan sikap segelintir anggota Komisi III bukan
keputusan mutlak komisi hukum DPR tersebut.
"Kami mengingatkan sekali lagi kepada anggota Komisi III
agar patuh terhadap hukum, patuh keputusan pengadilan.
Apalagi, Komisi III adalah komisi hukum, ya seharusnya
mengertilah, tidak mencari-cari alasan yang jauh dari
hukum," kata Febri, usai acara diskusi di gedung DPD,
Jumat, (24/6).
Salah satu anggota Komisi III yang menolak putusan MK
tersebut adalah Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang
kebetulan berasal dari Partai Demokrat. Berkaitan dengan
Demokrat, Febri meminta partai untuk menegur kadernya
yang melanggar putusan pengadilan.
"Kami tagih sikap Demokrat dan komitmen Demokrat.
Tegur dong anggota-anggotanya yang pernyataannya
kontroversial dan melanggar putusan pengadilan dan
melanggar UU KPK," tandasnya.
(*/OL-11)
Guru-guru Sulsel Masih Akan Perjuangkan Kesejahteraan
ilustrasi guru
Berita Terkait
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan akan bertemu di Hotel Grand Clarion, Makassar, 20 Juli mendatang. Salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah mengenai peningkatan kesejahteraan guru.
Ketua pelaksana kegiatan, Herman Hading, Jumat (20/5/2011), mengatakan, selain membicarakan peningkatan kesejahteraan guru, mereka juga akan membahas mengenai sertifikasi guru, dan isu-isu strategis dalam pendidikan.
Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PGRI tersebut juga akan dirangkaikan dengan Konferensi Kerja Daerah (KKD) PGRI Sulsel dan akan diikuti 500 peserta dari seluruh Sulsel.
Guru-guru di Sulawesi Selatan saat ini rata-rata berpenghasilan Rp 8 juta per bulan. Hal itu terjadi setelah keluarnya kebijakan sertifikasi yang memberi peluang kepada para guru mendapatkan kenaikan gaji hingga 100 persen. (*)
Ketua pelaksana kegiatan, Herman Hading, Jumat (20/5/2011), mengatakan, selain membicarakan peningkatan kesejahteraan guru, mereka juga akan membahas mengenai sertifikasi guru, dan isu-isu strategis dalam pendidikan.
Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PGRI tersebut juga akan dirangkaikan dengan Konferensi Kerja Daerah (KKD) PGRI Sulsel dan akan diikuti 500 peserta dari seluruh Sulsel.
Guru-guru di Sulawesi Selatan saat ini rata-rata berpenghasilan Rp 8 juta per bulan. Hal itu terjadi setelah keluarnya kebijakan sertifikasi yang memberi peluang kepada para guru mendapatkan kenaikan gaji hingga 100 persen. (*)
Komentar
Posting Komentar
Pengunjung yang Budiman sudilah kiranya memberikan komentar